BERBAGI PENGETAHUAN : Lex Mercantoria

secara harafiah lex mercantoria diterjemahkan ke dalam bahasa inggris sebagai: the law of merchant .

dalam bahasa indonesia disebut : hukum para pedagang.

istilah lex mercantoria sering juga disebut sebagai: the law of international trade.

lex mercantoria merupakan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan perdagangan yang tidak berasal dari salah satu negara para pihak dan juga tidak berasal dari negara pihak ketiga.

lex mercantoria merupakan kaidah hukum kebiasaan yang biasanya dipraktekkan oleh para pedagang dalam praktik perdagangan internasional yang memang sudah lazim dipakai.

ketentuan lex mercantoria ini dipilih oleh para pihak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. ketentuan hukum nasional suatu negara

biasanya kurang mengatur tentang hal-

hal yang bersifat internasional. jadi lex

mercantoria dapat mengisi kemungkinan

kekosongan hukum.

2. ketentuan hukum nasional seringkali

memihak kepada salah satu pihak, yaitu

pihak yang berasal dari negara di mana

hukum nasional tersebut berlaku. jadi

lex mercantoria dianggap lebih

netral.

3. para arbiter seringkali lebih akrab

dengan lex mercantoria daripada

dengan hukum nasional dari sesuatu

negara

sumber-sumber hukum lex mercantoria:

hukum internasional publik

ketentuan hukum yang seragam

prinsip-prinsip hukum umum

ketentuan hukum oleh organisasi internasional

kebiasaan dalam perdagangan internasional

bentuk-bentuk kontrak standar

laporan putusan arbitrase

amiabel composition:

amiabel compisition sering juga disebut dengan ex aequo et bono.

istilah lain yang sering digunakan adalah: amiable compositeur.

amiable compisition ini berbeda dengan lex mercantoria

amiable compisition adalah:

à kebebasan pihak arbiter untuk memutuskan sengketa dengan tidak mendasari putusannya pada ketentuan hukum yang kaku, tetapi mendasarinya pada prinsip-prinsip keadilan semata-mata.

umumnya peraturan arbitrase melarang arbiter menggunakan amiable composition kecuali jika para pihak secara tegas membenarkan arbiter untuk menggunakan prinsip tersebut.

dalam uu no. 30 tahun 1999 penerapan prinsip amiabel composition ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) dan ayat (2).

menurut ketentuan pasal 56 uu no. 30 tahun 1999 prinsip ini dapat diterapkan dengan syarat:

1. harus dengan tegas dinyatakan dalam

kontrak arbitrase.

2. penerapan prinsip ini dapat

mengenyampingkan ketentuan perundang-

undangan kecuali ketentuan yang bersifat

memaksa.

terima kasih